PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berpotensi kehilangan lebih dari Rp1 triliun dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam (SDA), akibat belum tuntasnya pembayaran oleh pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo usai menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah” di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Klandasan Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 9 Juli 2025.
Edy menyebut masih ada kekurangan bayar DBH tahun 2023 untuk Kalteng yang mencapai sekitar Rp625 miliar, serta dana hasil rekonsiliasi 2024 yang belum masuk kas daerah (BMK) sebesar lebih dari Rp300 miliar.
“Kalau semuanya direalisasikan, potensi DBH yang seharusnya diterima Kalimantan Tengah bisa menembus angka lebih dari Rp1 triliun. Ini bukan angka kecil dan tentu sangat menentukan arah pembangunan daerah,” kata Edy.
Ia menyayangkan keterlambatan pembayaran DBH yang seharusnya menjadi hak daerah penghasil sumber daya.
Menurutnya, ketimpangan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menyusun dan melaksanakan program strategis, khususnya di sektor pelayanan dasar dan infrastruktur.
“Ini soal keadilan fiskal. Kita menyumbang banyak untuk negara melalui sektor pertambangan dan kehutanan, tapi pembagian hasilnya belum proporsional. Jika dana tersebut masuk ke kas daerah tepat waktu, kita bisa mengatasi banyak persoalan pembangunan,” tegas Edy.
Selain Kalteng, sejumlah provinsi lain yang turut hadir dalam rapat koordinasi juga menyuarakan keluhan serupa, seperti Kalimantan Timur, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Mereka mendorong pemerintah pusat agar melakukan reformulasi kebijakan DBH secara lebih transparan dan berkeadilan.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh 12 kepala daerah atau perwakilannya dari provinsi penghasil SDA, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Jawa Timur.
Menurut Edy, forum semacam ini penting untuk memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan pemerintah pusat.
“Kami ingin suara daerah penghasil didengar dan dihargai, terutama dalam kebijakan fiskal yang menyangkut masa depan pembangunan di daerah,” tutupnya.
(Sya'ban)
