PALANGKA RAYA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) Kalimantan Tengah kembali jadi sorotan. Anggota DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, mengkritik keras kinerja kedua entitas itu yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski telah menerima sokongan dana dari Pemerintah Provinsi.
Pernyataan Tomy muncul setelah pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama Pemprov Kalteng, Selasa, 15 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa kinerja BUMD dan Perusda tidak sebanding dengan besarnya penyertaan modal yang telah dikucurkan.
“Menghasilkan atau tidak, dioptimalkan, dimaksimalkan, ditekan. Ayo, kalian dimodali oleh pemerintah, gimana feedback-nya untuk PAD? Kan gitu,” ujarnya.
Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng ini, kontribusi dari BUMD dan Perusda sejauh ini memang ada, namun belum memberikan hasil yang maksimal.
“Ada, tapi nggak maksimal, belum maksimal. Jadi intinya itu bisa dimaksimalkan. Ayo genjot lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomy juga menyoroti pengelolaan aset milik pemerintah provinsi yang dinilai belum digarap secara optimal. Ia menyebut sejumlah aset seperti gedung olahraga dan potensi pariwisata bisa dikelola lebih profesional untuk meningkatkan PAD.
“Masalah yang untuk aset-aset provinsi, kan bisa juga tuh dikembangkan. Misalnya gedung-gedung olahraga diprofesionalkan. Terus misalnya bidang pariwisata, Tanjung Puting ada kalau misalnya memang betul dibidik di bidang pariwisata,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sektor pariwisata di Kalteng sangat menjanjikan, terutama jika dikelola dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah.
“Kan menjanjikan di bidang kita, pariwisata dengan SDA. Untuk mendapatkan PAD sangat luar biasa,” pungkasnya.
(Syauqi)
