PALANGKA RAYA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar rapat lanjutan untuk membahas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng Tahun 2025-2029. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Rabu 16 Juli 2025.
Ketua Pansus DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen fundamental yang menjadi arah dan landasan strategis pembangunan lima tahunan. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat, menyeluruh, dan berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bukan sekadar dokumen administratif. Substansinya harus mencerminkan kondisi faktual di lapangan dan dapat diimplementasikan secara konsisten,” ujar Yetro.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJMD sangat bergantung pada kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh perangkat daerah.
“Konsistensi terhadap program prioritas merupakan hal yang paling utama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan diturunkan ke dalam program tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hingga penganggaran. Setiap tahun, capaian kinerja akan dievaluasi. Apabila tidak dijalankan sesuai dokumen, maka target pembangunan berisiko tidak tercapai,” tegas Herson B. Aden.
Senada dengan hal tersebut, anggota Pansus DPRD Kalteng, Rusdy Gozali, menekankan pentingnya penyeimbangan struktur belanja daerah.
Ia mendorong peningkatan porsi belanja modal dan pengurangan belanja operasional agar APBD menjadi lebih produktif dan berpihak pada pembangunan nyata.
“Belanja modal harus ditingkatkan agar pembangunan berdampak langsung. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga perlu dijadikan fokus utama,” pungkas Rusdy.
Sebagai penutup, seluruh pihak sepakat untuk menyampaikan masukan dalam bentuk tertulis guna difinalisasi bersama. Proses ini diharapkan dapat mempercepat penyusunan dokumen akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebelum dilaksanakannya agenda kunjungan kerja Panitia Khusus berikutnya.
(Syauqi)
