PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Ketahanan Pangan menyatakan belum menemukan adanya indikasi beras oplosan yang beredar di masyarakat. Meski begitu, pemantauan terhadap distribusi dan kualitas beras terus dilakukan secara rutin oleh petugas di lapangan.
“Monitor tetap dilakukan karena di setiap pasar itu kan ada petugas, setiap kabupaten/kota. Petugas itu yang nantinya memeriksa dan menyampaikan laporan apakah ada temuan,” kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Agus Candra, baru-baru ini.
Terkait bentuk monitoring yang dilakukan, Agus menyebutkan bahwa petugas dari dinas turun ke pasar setiap hari.
“Setiap hari mereka ke pasar,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada beras oplosan yang beredar. Pemeriksaan juga dilakukan secara bersama dengan pihak Bulog, terutama terhadap beras bantuan pangan.
“Ya, kalau beras oplosan nanti ada petugas yang memeriksa. Di Bulog juga kita rutin melakukan pemeriksaan bersama, terkait dengan misalnya ada bantuan pangan, kita akan melakukan pengecekan terkait kualitas,” jelasnya.
Menurut Agus, hal ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Kalteng.
“Dan ini memang perintah dan arahan dari Pak Gubernur untuk menjaga jangan sampai beras yang didistribusikan ke masyarakat itu kada (tidak) sesuai,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya beras oplosan. “Untuk saat ini belum ada, kita belum ada laporan,” ujar Agus.
Monitoring tersebut, lanjut Agus, dilakukan secara kontinyu. Sementara untuk Satgas Pangan, kegiatan pengawasan lebih difokuskan menjelang hari besar keagamaan.
“Monitor itu kontinyu kita lakukan. Kalau Satgas Pangan sendiri biasanya melakukan kegiatan mendekati hari besar keagamaan atau hari besar. Biasanya dilakukan pengecekan pertama ke gudang Bulog, ke distributor itu terbesar,” jelasnya.
Ia memastikan, jika ada indikasi beras oplosan, Satgas Pangan akan segera turun melakukan verifikasi.
“Selalu, walaupun ada ditemukan indikasi, Satgas Pangan yang akan turun. Satgas Pangan kan melibatkan dari kejaksaan, kepolisian, TNI, disamping dinas yang terkait dengan pangan,” kata Agus.
Jika ditemukan pemalsuan atau pengoplosan beras, tindakan akan diambil oleh tim yang berwenang. “Kalau ada nanti mungkin dari tim Satgas Pangan yang akan menindak, khususnya dari pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti,” ujarnya.
“Kalau dari kami sendiri, Dinas Ketahanan Pangan tidak ada (kewenangan menindak). Kalau misalnya ada indikasi, itu yang akan kami laporkan. Nanti Satgas yang akan memverifikasi, lalu pihak kepolisian yang melakukan proses lebih lanjut,” tutup Agus.
(Syauqi)
