PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan dokumentasi video resmi sebagai alternatif peliputan langsung bagi media, menyusul diberlakukannya pembatasan wartawan dalam sejumlah kegiatan pemerintahan.
Langkah ini diambil setelah Pemprov mengevaluasi banyaknya gangguan teknis dan ketidaktertiban saat peliputan berlangsung, terutama dalam acara formal yang bersifat sakral, sempit ruangannya, atau melibatkan tamu penting.
“Kita akan memberikan akses full video. Kominfo mengambil video dari awal sampai akhir, nanti akan kita share di Drive untuk kawan-kawan,” kata Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, Jumat malam, 18 Juli 2025, usai kegiatan Pisah Sambut Kepala Kejati Kalteng di Kantor Gubernur.
Menurut Rangga, langkah ini bukan untuk membatasi kerja jurnalistik, melainkan sebagai penyesuaian teknis agar kegiatan dapat berjalan lebih tertib tanpa mengurangi akses informasi media.
“Seharusnya momen-momen seperti kegiatan tadi (Pisah Sambut) cukup mengambil kutipan di awal dan doorstop di akhir. Sisanya bisa kita bantu lewat dokumentasi resmi yang lengkap dan bisa digunakan semua media,” ujarnya.
Pembatasan peliputan langsung diberlakukan secara selektif, terutama pada momen yang dinilai harus berjalan secara khidmat dan terkontrol.
Beberapa kejadian sebelumnya menunjukkan bahwa kerumunan yang berlebihan dalam ruang acara kerap menyebabkan gangguan, bahkan insiden kecil seperti pejabat tersikut atau suasana formal yang terganggu.
“Crowded di dalam jadi tidak teratur. Kita ingin hindari kejadian seperti ada pejabat tinggi yang harus tersikut, atau peliput terlalu dekat saat jamuan makan atau momen resmi lainnya,” ucap Rangga.
Rangga menambahkan, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas acara dan keamanan tamu undangan, terutama dalam kegiatan yang berskala besar atau melibatkan tamu dari luar daerah.
Meski akses langsung dibatasi, Diskominfosantik memastikan bahwa substansi kegiatan tetap bisa diakses secara penuh oleh media.
“Kami tidak membatasi pemberitaan. Tapi kita atur supaya pelaksanaan kegiatan tidak terganggu. Kalau kapasitas ruangan terbatas, kita bantu dengan cara lain yang tetap profesional,” tegasnya.
Diskominfosantik juga tetap membuka ruang bagi wartawan untuk melakukan wawancara doorstop usai acara, sebagai bentuk akomodasi terhadap kebutuhan liputan dan kutipan langsung.
“Kalau doorstop tetap bisa, seperti tadi juga kita lakukan. Hanya di dalam ruangan utama saja yang dibatasi,” pungkas Rangga.
(Sya'ban)
