SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat bersama Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) dan perwakilan sejumlah kepala desa. Senin 21 Juli 2025.
Rapat ini menindaklanjuti surat dari beberapa kepala desa yang mempertanyakan status serta program pembangunan jalan penghubung antar desa di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang rusak parah.
Desa–desa yang dimaksud antara lain Cempaka Putih, Jatiwaringin, Sebungsu, Tumbang Mujam, Luwuk Sampun, Mirah, dan Tanjung Jorong. Para kepala desa meminta kejelasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan jalan yang dinilai sangat penting untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
Ketua DPRD Kotim Rimbun menyampaikan bahwa pihaknya akan memilah usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Ia juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program CSR untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah pelosok.
“Kita dorong Dinas Bina Marga lebih memperhatikan jalan-jalan daerah terpencil. Apalagi potensi sumber daya alam terus keluar dari daerah kita, ini harus diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang memadai,” kata Rimbun.
Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, juga menyatakan komitmennya mendorong peningkatan infrastruktur jalan poros dan gorong-gorong di wilayah tersebut. Ia mengatakan, pihaknya memprioritaskan jalan penghubung antar desa.
“Kami komit untuk infrastruktur di Dapil 5 ini,” tegas Ketua DPC Gerindra ini.
Anggota dewan Dapil 5 lainnya, Seto Hadi, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di Dapil 5, meski ia mengakui masih ada kendala efisiensi anggaran.
“Pokir kami yang baru belum dapat, mudah-mudahan di 2026 bisa terealisasi. Terutama untuk infrastruktur jalan, sehingga menunjang kawasan objek wisata seperti air terjun dan rumah Betang Tumbang Gagu di Tualan Hulu,” ujarnya.
Sejumlah DPRD dapil 5 lainnya juga hadir, diantarnya Hendra Sia dari Perindo, Andi Lala dari Gerindra, M Abadi dari PKB, hingga Edy Mashami dari dapil 3, mereka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa, serta perencanaan pembangunan yang tepat sasaran guna mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman. (nardi)
