PULANG PISAU – Demi mempercepat pemerataan akses energi, Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa'i turun langsung ke pusat kekuasaan. Ia menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta untuk memastikan wilayah pesisir Pulang Pisau tak lagi gelap gulita saat malam tiba.
Didampingi Sekretaris Daerah Tony Harisinta dan Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Hendra, Rifa'i menyampaikan langsung proposal bantuan pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) untuk desa–desa pesisir yang belum terjangkau listrik PLN.
“Banyak warga kami di pesisir yang sampai hari ini masih beraktivitas dalam gelap begitu malam datang. Ini bukan sekadar soal penerangan, tapi soal keadilan pembangunan. Kami datang langsung agar suara mereka didengar,” ujar Bupati Rifa'i usai pertemuan, Jumat 25 Juli 2025.
Rombongan Pemkab Pulang Pisau disambut hangat oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur ESDM, Senda Hurmuzan Kanam. Dalam forum yang berlangsung di kantor Direktorat tersebut, Bupati menekankan pentingnya pendekatan energi terbarukan yang berkelanjutan.
Menurutnya, PJUTS merupakan solusi strategis yang tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. “Tenaga surya adalah masa depan. Kami ingin warga pesisir juga menjadi bagian dari transformasi energi ini,” katanya.
Bupati Rifa'i menjelaskan, kawasan pesisir Pulang Pisau memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang untuk distribusi listrik konvensional. Oleh karena itu, alternatif energi seperti PJUTS dinilai paling realistis dan cepat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Penerangan di malam hari tak hanya memudahkan mobilitas warga, tapi juga meningkatkan rasa aman dan membuka ruang ekonomi malam hari, terutama di desa–desa pinggiran,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab juga membawa data rinci dan pemetaan wilayah prioritas pemasangan PJUTS, yang telah dikaji berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan. Harapannya, proposal ini bisa langsung masuk dalam daftar prioritas pembangunan infrastruktur energi tahun berikutnya.
“Ini bukan sekadar permohonan bantuan, tapi bentuk tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak dasar masyarakat. Semoga pusat bisa merespons cepat dan positif,” tandas Rifa'i. (ds)
