PALANGKA RAYA – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Triwulan II 2025 mencatat angka positif sebesar 4,99 persen (year-on-year).
Namun di balik pencapaian itu, beberapa sektor kunci justru mengalami tekanan yang patut diwaspadai.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng, Agnes Widiastuti, dalam rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di Palangka Raya, Senin, 5 Agustus 2025.
Ia menyoroti bahwa meskipun capaian PDRB meningkat, ketimpangan antar sektor dan penurunan belanja pemerintah menjadi catatan serius.
“Pertumbuhan ekonomi memang tetap terjadi, tetapi tidak semua sektor tumbuh. Beberapa justru mengalami kontraksi,” ujarnya.
Sektor Pertambangan dan Penggalian, yang selama ini menyumbang porsi signifikan terhadap perekonomian Kalteng, justru mengalami penurunan 1,83 persen.
Selain itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga anjlok 9,20 persen, yang dapat berdampak langsung pada aktivitas layanan publik dan proyek pembangunan.
Data yang disampaikan BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi datang dari sektor Jasa Perusahaan (14,42 persen) dan Transportasi dan Pergudangan (11,57 persen).
Ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi ke arah jasa, namun belum cukup kuat untuk menopang ketahanan jangka panjang bila sektor primer melemah.
Di sisi lain, ekspor barang dan jasa juga menjadi penyumbang signifikan pertumbuhan dari sisi pengeluaran, yakni tumbuh 7,40 persen.
Ini menunjukkan ketergantungan ekonomi Kalteng pada pasar luar, yang rentan terhadap gejolak global.
“Ekspor dan investasi memang mendorong ekonomi, tetapi kita harus hati-hati karena keduanya sangat tergantung pada kondisi eksternal,” jelas Agnes.
Secara regional, Kalimantan Tengah menyumbang 12,34 persen terhadap total ekonomi Pulau Kalimantan. Sementara Kalimantan Timur masih mendominasi dengan kontribusi mencapai 46,58 persen.
Namun secara pertumbuhan, Kalimantan Barat berada di posisi teratas dengan 5,59 persen, sedangkan Kalimantan Tengah mengikuti di posisi kedua.
Meski berada di jalur positif, Agnes menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang seimbang dan alokasi belanja pemerintah yang lebih efektif, untuk memastikan manfaat pertumbuhan bisa dirasakan lebih merata.
Menurut BPS, tantangan ke depan terletak pada bagaimana pemerintah daerah menyeimbangkan antara sektor jasa yang berkembang cepat dengan sektor tradisional yang masih menjadi tulang punggung masyarakat pedesaan.
“Kalau tidak diantisipasi, bisa terjadi ketimpangan wilayah dan sosial. Pertumbuhan harus didorong agar inklusif, menyentuh sektor riil dan rumah tangga,” tutup Agnes.
(Sya'ban)
