PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Provinsi Kalteng di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya, Kamis, 14 Agustus 2025.
Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutan pembukaan menegaskan peran strategis Kalteng dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca.
Leonard menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki hutan tropis terbesar di Indonesia, sehingga memegang peran strategis dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui inisiatif REDD+.
Leonard menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi REDD+ memiliki tujuan strategis tidak hanya untuk penurunan emisi, tetapi juga membuka peluang akses pendanaan karbon.
“Dokumen Rencana Aksi REDD+ Yurisdiksi (Provinsi atau Sub Nasional) yang akan dirancang merupakan upaya strategis dan sistematis tidak hanya untuk mencapai target penurunan emisi, namun sekaligus menjadi upaya kita membuka peluang akses terhadap pendanaan karbon,” jelas Leonard.
Leonard menegaskan pentingnya mengubah paradigma bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukanlah hambatan pembangunan. Sebaliknya, konservasi harus menjadi modal dasar dan sektor penopang bagi pembangunan berkelanjutan.
“Menjaga kelestarian lingkungan tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan. Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi modal dasar dan sektor penopang bagi pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Leonard menambahkan bahwa pembangunan ekonomi harus dapat berjalan selaras dengan upaya konservasi. “Pembangunan ekonomi harus dapat sejalan dan beriringan dengan upaya konservasi,” tambahnya.
FGD ini menjadi wadah untuk menghimpun informasi, saran, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Leonard menyampaikan bahwa forum ini melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya untuk membahas progres penyusunan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus mendukung target nasional.
Melalui forum ini, Leonard berharap terbangun koordinasi dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan.
Dengan demikian, Kalimantan Tengah dapat mempercepat pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama Bapperida Provinsi Kalteng, Yoyo, Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi REDD+, perwakilan Damang 14 Kabupaten/Kota, Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Hutan Adat, Perhutanan Sosial, dan NGO/Mitra Pembangunan.
(Sya'ban)
24 Mei 2026
13:08
