PURUK CAHU – Rapat paripurna ke-5 masa sidang II DPRD Murung Raya, Selasa (19/8/2025), menjadi momentum penting ketika Dewan menerima Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menegaskan bahwa dokumen rancangan ini akan segera dibahas bersama Pemerintah Daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Ia berharap pembahasan nanti tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar melahirkan kesepakatan strategis untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Kesepakatan yang dihasilkan nantinya harus berpihak pada masyarakat dan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Murung Raya,” tegas Rumiadi.
Ia juga menekankan pentingnya pembahasan substansi yang benar-benar menyentuh kepentingan publik. Menurutnya, KUPA dan PPAS 2025 bukan hanya soal angka, melainkan peta jalan yang menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Pembahasan harus fokus pada target capaian kinerja, program, dan kegiatan yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah. Dengan begitu, setiap kebijakan anggaran memiliki manfaat nyata,” tambahnya.
Penyusunan rancangan ini sendiri merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025. Dengan landasan itu, DPRD optimistis pembahasan akan berjalan terarah, transparan, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Murung Raya.
