PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Noor Fazariah Kamayanti, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Gubernur atas Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang III di ruang rapat DPRD Kalteng, Selasa malam, 19 Agustus 2025.
Fazariah menilai, kontribusi PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum maksimal. Kinerja BUMD, terutama Bank Kalteng dan Jamkrida, sangat ditentukan oleh profesionalitas dan integritas jajaran manajemen.
“Penetapan direksi dan manajemen harus berbasis kompetensi, profesionalisme, serta akuntabilitas. Dengan tata kelola yang baik, penyertaan modal daerah bisa memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” ujarnya.
Fraksi Golkar menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kalteng terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Padahal, kemandirian fiskal daerah menjadi syarat penting dalam mempercepat pembangunan.
“Kita mendorong pemerintah provinsi lebih inovatif dalam menggali potensi PAD, agar ruang fiskal daerah semakin kuat dan tidak hanya mengandalkan transfer pusat,” kata Fazariah.
Menurutnya, Perubahan APBD Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan baru, baik dari sektor pajak maupun dari optimalisasi BUMD.
Selain persoalan PAD, Golkar juga menyoroti rendahnya serapan anggaran. Hingga semester I 2025, realisasi belanja daerah baru 21,91 persen, dengan belanja modal hanya 2,81 persen. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat target pembangunan, terutama di sektor infrastruktur.
“Padahal pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan daya saing wilayah,” ucap Fazariah.
Golkar menegaskan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus diarahkan pada program produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Dengan penguatan BUMD, percepatan serapan anggaran, serta pengelolaan fiskal yang lebih inovatif, Perubahan APBD 2025 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi Kalimantan Tengah,” tutup Fazariah.
(Sya'ban)
