PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menyoroti turunnya pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
“Jadi memang kalau dilihat dari struktur anggaran terjadi penurunan di sektor pendapatan. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian yaitu beberapa pungutan di sektor pajak, pajak pendapatan mengenai BBNKB, pajak kendaraan bermotor,” kata Ansyari, Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut dia, penurunan itu terjadi akibat perubahan skema opsen pajak yang kini lebih banyak dibagi ke kabupaten/kota.
“Karena dari penjelasan dari awal itu memang karena masalah opsen pajak itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan di provinsi, karena pembagian sekarang berubah lebih besar di kabupaten,” ujarnya.
DPRD, kata Ansyari, tetap mendorong agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. “Tapi DPRD juga mencermati supaya pendapatan ini bisa dioptimalkan, salah satunya yang dioptimalkan melalui pendapatan pajak alat berat dan pajak air permukaan,” katanya.
Ia menyebut pemerintah provinsi sudah menyampaikan komitmen yang sama. “Kita paham pemerintah provinsi juga telah menyampaikan akan berupaya bagaimana pendapatan ini bisa dioptimalkan, karena itu juga salah satu misinya Pak Gubernur,” ucap Ansyari.
Berdasarkan proyeksi struktur dan volume penganggaran APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah dipatok Rp8,5 triliun lebih. Defisit tercatat Rp365 miliar lebih, penerimaan pembiayaan Rp378 miliar lebih, SiLPA Rp378 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan Rp13 miliar lebih, pembayaran utang daerah Rp13 miliar lebih, dan pembiayaan netto Rp365 miliar lebih.
(Syauqi)
14 Mei 2026
19:35
