PALANGKA RAYA – Fraksi PDIP DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah provinsi agar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa Perubahan APBD Provinsi Kalteng harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik, dan keadilan,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP Yetro Midel Yoseph dalam rapat paripurna ke-20 masa sidang III DPRD Kalteng.
Menurut Yetro, tata kelola anggaran daerah tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi. Proses anggaran harus terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan diawasi masyarakat.
Fraksi PDIP mendorong penguatan mekanisme pengaduan dan keterlibatan publik secara aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
“Partisipasi publik yang bermakna adalah fondasi penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan keberhasilan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kalteng,” tambah Yetro.
(Syauqi)
