PALANGKA RAYA – Jejak 24 ribu itik petelur yang digelontorkan pemerintah pusat di kawasan Food Estate Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, raib tanpa kabar. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, mempertanyakan keberlanjutan program yang sejak awal digadang-gadang mampu meningkatkan produksi pangan itu.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, ke mana sekarang itik-itik tersebut? Bagaimana pengembangannya?” kata Bambang, Selasa, 25 Agustus 2025.
Legislator PDIP dari Dapil V Kalteng itu mengungkapkan, pada awalnya kelompok tani penerima bantuan justru mencatat surplus produksi telur dan meraih keuntungan besar. Namun, kini pemandangan berbeda terlihat di lapangan.
“Kalau sebelumnya surplus, artinya secara logika seharusnya berkelanjutan. Tapi kenyataannya sekarang, puluhan ribu itik itu tidak terlihat lagi,” ujarnya.
Bambang menilai kegagalan program disebabkan perencanaan yang setengah matang. Mulai dari bibit, pengelolaan kandang, hingga yang paling krusial adalah pakan.
Harga pakan pabrikan yang menembus Rp475 ribu sampai Rp500 ribu per sak disebut menjadi penyebab utama para peternak tak mampu bertahan.
“Kalau tidak bisa dibeli dan tidak menghasilkan, ya menurut saya program ini sia-sia,” katanya.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pulpis, Ibrahim, sebelumnya menegaskan bahwa program tersebut milik Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Bogor dan bukan tanggung jawab daerah. Ia mengakui, pada 2021, Pulpis memang menerima penyaluran 24 ribu ekor itik petelur dari Kementerian Pertanian melalui APBN.
Ironisnya, meski sempat dilaporkan sukses saat kunjungan Presiden Joko Widodo, keberlanjutan program itu justru tidak terlihat. Kelompok tani yang sempat mencatat saldo ratusan juta rupiah akhirnya tumbang karena ketergantungan pada pasokan pakan dari luar daerah.
Bambang menilai absennya dukungan sistem produksi pakan lokal menjadi kelemahan utama. Ia menekankan pentingnya pembangunan pabrik pakan di Pulang Pisau sebelum meluncurkan program besar.
“Kalau pakan, bibit, dan obat-obatan semua dari luar, kita hanya jadi pasar, bukan pelaku utama,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar program strategis nasional tidak hanya berhenti di atas kertas. Terlebih, Kalteng diproyeksikan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jangan sampai ini cuma proyek yang sia-sia. Kita akan telusuri pola pengadaan, harga pakan, dan apakah potensi lokal benar dimanfaatkan atau justru diabaikan,” ujar Bambang.
Menurut dia, setiap program pembangunan harus disusun dengan kajian matang dari hulu hingga hilir. “Kalau dari awal kajiannya sudah salah, lalu diklaim punya potensi padahal kenyataannya tidak mendukung, maka ini bukan membangun daerah, tapi hanya membuang anggaran,” ucapnya.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
