JAKARTA— Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menyoroti kesenjangan akses listrik di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di daerah Badau, Antiko, dan Ketungau. Menurutnya, kondisi tersebut kontras dengan Malaysia yang justru mengalami kelebihan pasokan listrik.
“Saya kemarin ketemu teman di Malaysia, mereka kelebihan listrik. Tapi mirisnya, daerah perbatasan kita justru kesulitan mendapatkan listrik,” ujar Sharon dalam rapat Komisi XII DPR RI bersama PLN, Selasa 26 Agustus 2025.
Politisi asal daerah pemilihan Kalimantan Barat itu mencontohkan masih ada desa di dapilnya yang hanya menikmati listrik selama tiga jam per hari, yakni pukul 18.00–21.00 WIB. Kondisi tersebut, kata dia, menyulitkan masyarakat, terutama anak sekolah, untuk mendapatkan akses pendidikan dan internet.
“Bagaimana masyarakat mau pintar kalau listrik hanya tiga jam sehari? Anak-anak juga sulit belajar dan mengakses internet,” tegasnya.
Sharon meminta agar PLN tidak bekerja sendiri dalam melobi pihak Malaysia terkait pasokan listrik perbatasan. Ia menilai pihak swasta bisa lebih lincah dalam melakukan kerja sama.
“Kalau PLN kesulitan, melibatkan pihak swasta bisa jadi solusi. Malaysia terang benderang, sementara Indonesia yang hanya berjarak 1–2 kilometer justru gelap,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pertamina agar lebih fleksibel dalam mendukung upaya pemerataan energi nasional. Meski demikian, ia mengingatkan agar fleksibilitas tersebut tetap memperhatikan aspek hukum.
“Kita wajib mendukung program Presiden tentang kemandirian energi. Tapi jangan sampai fleksibilitas justru menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tuturnya.
Sharon menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Ia berharap akses listrik di perbatasan dapat segera diperbaiki sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat pembangunan secara merata.
(adista)
