PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Menurut Edy, efisiensi belanja sudah dilakukan pada tahap pergeseran APBD sebelumnya, dan dalam perubahan ini diarahkan untuk memperkuat program prioritas pembangunan.
“Belanja pemerintah harus tepat sasaran, memenuhi kebutuhan wajib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, terutama program pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penurunan stunting,” jelasnya.
Terkait penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Edy menegaskan bahwa Pemprov Kalteng berpedoman pada hasil audit BPK.
Dana tersebut, yang sebagian besar berasal dari dana khusus, telah dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Edy juga menyampaikan bahwa penyesuaian proyeksi pendapatan menjadi Rp8,512 triliun tetap dilakukan secara realistis dan kredibel, dengan mengacu pada data riil, tren historis, serta proyeksi ekonomi daerah.
“Kami memperkuat monitoring realisasi harian, melakukan digitalisasi pemungutan pajak, dan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah agar target bisa tercapai,” tambahnya.
Di sisi lain, penyaluran transfer dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian serius.
Untuk itu, Pemprov memperkuat koordinasi, pelaporan tepat waktu, serta penyelarasan program daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Hal ini diharapkan menjamin keberlangsungan pendanaan pembangunan daerah.
“Dengan tata kelola yang baik, kami ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian fiskal terus kami pegang teguh,” pungkas Edy.
(Sya'ban)
11 Mei 2026
12:15
