PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalteng terkait Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Edy menyampaikan apresiasi atas dukungan, saran, dan masukan Fraksi Nasdem terhadap rancangan Perubahan APBD 2025.
Menurutnya, seluruh proses penyusunan APBD telah melalui tahapan panjang yang melibatkan koordinasi antar pemerintah daerah, hingga pembahasan di DPRD untuk memastikan program prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat terakomodasi.
“Proses penyusunan APBD sudah melewati rapat koordinasi, pemetaan program prioritas pembangunan, hingga pembahasan mendalam di rapat dengar pendapat masing-masing komisi DPRD. Semua ini untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar tertuang dalam APBD,” kata Edy.
Wagub juga menyoroti persoalan defisit anggaran yang hingga kini masih menjadi tantangan.
Ia menyebut, kondisi fiskal Kalteng masuk kategori rendah karena masih bergantung pada transfer pusat.
“Belanja daerah kita masih lebih besar dibandingkan pendapatan daerah, sementara sumber pendapatan masih dominan berasal dari transfer pusat. Akibatnya, defisit anggaran menjadi beban dalam pembiayaan program prioritas yang membutuhkan biaya besar,” jelasnya.
Karena itu, Edy mengajak DPRD untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi peningkatan pendapatan asli daerah.
Upaya tersebut antara lain melalui optimalisasi pajak daerah dan pencarian sumber-sumber pendapatan baru.
“Saya mengajak seluruh anggota dewan yang terhormat sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk bersama-sama fokus mengoptimalkan pendapatan daerah. Harapannya, APBD kita ke depan bisa lebih sehat dan mandiri, tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat,” tegas Edy.
Di akhir penyampaiannya, Edy berharap dukungan Fraksi Nasdem serta fraksi-fraksi lainnya dalam mengawal implementasi Perubahan APBD 2025.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus selaras dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian.
(Sya'ban)
