PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng terkait Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Edy menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi Golkar terhadap Raperda Perubahan APBD, khususnya mengenai upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga target 5,60 persen.
Menurutnya, strategi yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro lokal, intervensi peningkatan kualitas UKM, pasar murah, serta pengembangan sektor pariwisata yang memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menjawab sorotan terkait kinerja BUMD, Edy menegaskan bahwa penetapan direksi dan manajemen dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Khusus BUMD di sektor jasa keuangan, uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Dengan tata kelola sehat, manajemen kredibel, dan dukungan penyertaan modal, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” jelasnya.
Terkait serapan anggaran yang belum optimal, Pemprov menjelaskan bahwa efisiensi telah dilakukan sejak pergeseran APBD.
Koreksi pendapatan sesuai rekomendasi KPK akan ditampung pada perubahan APBD sehingga memengaruhi realisasi belanja. Adapun penggunaan SiLPA tetap berpedoman pada hasil audit BPK.
Mengenai transfer pendapatan dari pusat, Pemprov telah melakukan koordinasi intensif dan pelaporan tepat waktu agar penyaluran sesuai alokasi.
“Kami juga fokus mempercepat penyerapan anggaran serta meningkatkan kualitas perencanaan agar sinergi pusat dan daerah berjalan optimal,” terang Edy.
Dalam perubahan APBD, proyeksi pendapatan daerah dikoreksi menjadi Rp8,512 triliun. Menurut Edy, target ini akan dicapai melalui penguatan akurasi perencanaan berbasis data riil, digitalisasi pemungutan pajak, serta monitoring realisasi harian.
Selain itu, penyesuaian kembali pagu belanja OPD tetap memperhatikan belanja wajib, skala prioritas, dan kegiatan strategis untuk pencapaian target pembangunan. Jawaban ini juga sekaligus menanggapi pertanyaan Fraksi Gerindra dan Demokrat.
Untuk program prioritas seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan penanggulangan kemiskinan, Pemprov menekankan pentingnya koordinasi lintas daerah, instansi vertikal, hingga pihak swasta.
Sedangkan rendahnya realisasi belanja modal strategis akan segera dipacu agar pembangunan infrastruktur dapat terealisasi sesuai rencana.
Edy menambahkan, pembiayaan daerah berperan penting menutup defisit anggaran, mendukung pembiayaan pembangunan produktif, serta memperkuat kesinambungan pembangunan.
“Instrumen ini juga mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal BUMD agar pembangunan daerah semakin kokoh,” pungkasnya.
(Sya'ban)
11 Mei 2026
12:15
