PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada prinsip good governance.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalteng terkait Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III di Ruang Rapat DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.
Dalam penjelasannya, Edy menegaskan bahwa setiap penggunaan APBD, baik murni maupun perubahan, selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan koordinasi bersama DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan APBD dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pemprov selalu berkoordinasi dengan DPRD, sehingga setiap program dan kegiatan dapat berjalan lancar serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Edy.
Edy menyampaikan apresiasi atas dukungan Fraksi PKB terhadap kebijakan pemerintah, terutama pada upaya menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, rancangan perubahan APBD 2025 disusun tidak hanya untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu fokus utama Pemprov Kalteng adalah penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi melalui pemberian insentif perpajakan, kemudahan perizinan, dan dukungan pemasaran produk lokal.
“Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM dan koperasi. Dukungan insentif pajak, penyederhanaan birokrasi, hingga promosi produk lokal menjadi bagian penting dari strategi kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Edy juga menegaskan bahwa Pemprov Kalteng menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
Program pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama kebijakan anggaran.
“Kami mendukung penuh program nasional, termasuk penguatan pendidikan, kesehatan, pencegahan stunting, dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Semua ini telah kami alokasikan dalam Perubahan APBD 2025 untuk memastikan dampak langsung dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Edy berharap dukungan DPRD dan seluruh elemen masyarakat terus menguat agar pelaksanaan APBD Perubahan 2025 berjalan optimal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Kalimantan Tengah.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
