PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus Palangka Raya. Hal Ini ia sampaikan usai unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalteng pada Senin, 1 September 2025.
Ia menegaskan semua poin tuntutan telah ditandatangani untuk diteruskan ke pemerintah pusat. “Dengan demikian kami DPRD Kalteng berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” kata Arton.
Arton juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang dinilai menyuarakan aspirasi secara jelas.
“Secara lembaga DPRD Kalteng menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan orasi-orasi, dan memang secara umum aspirasinya cukup to the point dan dapat dipahami,” ujarnya.
Tuntutan Gerakan September Hitam:
1. Mendesak DPR-RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP agar tidak melegitimasi brutalitas aparat.
2. Menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.
3. Memperketat evaluasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Tuntutan Cipayung Plus:
1. Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri.
2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
3. Mendesak DPR RI membatalkan gaji dan tunjangan anggota dewan.
4. Mendesak DPRD membuat perda peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM di Kalteng.
5. Mendesak DPRD membatalkan raperda kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalteng.
6. Mendesak DPRD aktif menyelesaikan konflik agraria di daerah.
7. Mendesak DPRD menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng.
(Syauqi)
