PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan perlunya kebijakan yang lebih adil dari pemerintah pusat terhadap daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
Menurutnya, kontribusi besar Kalteng untuk penerimaan negara belum sebanding dengan dana yang kembali ke daerah.
Hal itu disampaikan Edy dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, belum lama ini.
“Kalteng berada di posisi ketiga sebagai provinsi penghasil SDA terbesar setelah Kaltim dan Kalsel. Tetapi, penerimaan daerah kita dari sektor itu masih sangat kecil dibandingkan besarnya PNBP yang terserap ke pusat,” ujar Edy.
Ia menilai kondisi ini menjadi persoalan keadilan fiskal yang harus segera diperbaiki. Untuk itu, Pemprov Kalteng akan mengagendakan pertemuan dengan Presiden guna memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah penghasil.
Lebih jauh, Edy mengungkapkan bahwa arah pembangunan Kalteng mulai 2026 akan difokuskan untuk memperkuat PAD sesuai arahan Gubernur H. Agustiar Sabran.
Skema yang disiapkan meliputi dukungan Rp100-150 miliar untuk kabupaten/kota serta Rp250-500 juta bagi setiap desa.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan penuh pada transfer pusat tidak lagi bisa menjadi pilihan.
Daerah, katanya, harus berani menggali potensi lokal, baik dari sektor pajak maupun pemanfaatan perkebunan dan kehutanan.
“Kalau kita bisa memperjuangkan hak daerah penghasil sekaligus mengoptimalkan PAD, Kalteng akan lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan,” tegasnya.
(Sya'ban)
