PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menimbang langkah efisiensi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Salah satu pos yang masuk dalam kajian adalah tunjangan bagi pejabat eselon II hingga III.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mengungkapkan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menghitung ulang struktur APBD.
Dari pembahasan itu, muncul wacana penyesuaian tunjangan pejabat ASN sebagai salah satu bentuk penghematan.
“Kami sedang menghitung kemungkinan-kemungkinan itu, masih kita analisis bersama TAPD,” kata Edy saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Jumat siang, 12 September 2025.
Ia menegaskan, penyesuaian yang dimaksud bukan pada gaji, melainkan pada tunjangan yang diberikan pemerintah daerah.
Menurutnya, tunjangan sejatinya dipertahankan karena berfungsi sebagai insentif untuk mendorong kinerja ASN.
“Gaji tidak dikurangi. Tunjangan tetap ada, karena itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pejabat dari kepala dinas sampai eselon III,” jelasnya.
Selain pos tunjangan, pemerintah juga menargetkan efisiensi pada agenda-agenda seremonial yang dianggap tidak mendesak.
Kegiatan rapat misalnya, diarahkan untuk lebih banyak dilakukan secara daring agar tidak menyedot anggaran besar.
“Kegiatan di hotel kita kurangi, kalau bisa rapat melalui Zoom kita lakukan lewat Zoom. Itu bagian dari efisiensi yang kita jalankan,” tambah Edy.
Edy memastikan, setiap kebijakan efisiensi dalam RAPBD 2026 tetap diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan.
Anggaran yang sifatnya mendesak, kata dia, akan tetap mendapat alokasi sesuai kebutuhan.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
