KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Christian Rain, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Katingan, Kamis (18/9/2025).
Rapat ini menjadi forum strategis bagi Pemkab Katingan dan DPRD untuk menata kembali arah kebijakan anggaran. Penyesuaian ini diperlukan agar program pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi fiskal yang berkembang.
Dalam sambutannya, Christian Rain menegaskan bahwa R-APBD Perubahan bukan sekadar revisi angka belaka. Menurutnya, perubahan ini adalah langkah strategis agar program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.
“APBD Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi langkah strategis dalam memastikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap berjalan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran,” tegasnya.
Christian menambahkan, Pemkab Katingan akan fokus pada pembiayaan sektor-sektor penting, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta program pembangunan berbasis lingkungan.
“Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas menjadi landasan utama. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Katingan,” ujarnya.
Rapat paripurna yang dipimpin pimpinan DPRD itu berlangsung dengan suasana dialogis. Anggota DPRD menyampaikan pandangan, kritik, serta saran terhadap rancangan perubahan anggaran. Hal ini menunjukkan peran legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Christian pun mengapresiasi masukan yang diberikan dewan. Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.
“Kami percaya dengan kebersamaan dan semangat gotong royong antara eksekutif dan legislatif, R-APBD Perubahan ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga program pembangunan daerah tidak terhambat,” pungkasnya.
(Bitro)
