JAKARTA– Anggota DPR RI Alimudin Kolatlena menyambut baik keputusan Kementerian Pertanian yang mengalokasikan bantuan hilirisasi perkebunan untuk Provinsi Maluku.
Kolatlena menekankan bahwa langkah ini bukan hanya bantuan sementara, melainkan fondasi bagi transformasi ekonomi Maluku yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Rapat Koordinasi (Rakor) Hilirisasi Pertanian yang digelar Kementerian Pertanian di Auditorium Kementan, Jakarta, pada Senin, kemarin menjadi momentum penting bagi daerah timur Indonesia.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang hadir langsung dalam acara tersebut, berhasil mengamankan alokasi bantuan untuk tahun 2025-2027. Untuk 2025, fokus pada perluasan tanaman pala seluas 500 hektare di Kabupaten Maluku Tengah.
Sementara pada 2026, program akan meluas hingga 8.005 hektare, mencakup komoditas unggulan seperti pala, jambu mete, kakao, kelapa dalam, dan sagu.
Alimudin Kolatlena, yang mewakili daerah pemilihan Maluku, menyebut inisiatif ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI poin ke-5, yakni hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
“Saya sebagai wakil rakyat Maluku merasa bangga melihat komitmen pemerintah pusat. Ini bukan sekadar angka hektare, tapi peluang emas untuk petani kita keluar dari jerat kemiskinan. Bayangkan, pala Maluku yang sudah mendunia bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak esensial atau rempah olahan, bukan lagi diekspor mentah,” ujar Kolatlena, Selasa 23 September 2025.
Dalam pertemuan khusus sebelum rakor, Gubernur Hendrik bertemu dengan Menteri Pertanian Ir. Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Sudaryono.
Hadirnya Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Wakil Kepala Staf TNI AD, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam rakor tersebut menunjukkan dukungan lintas sektor.
Kolatlena optimistis, dengan sinergi ini, Maluku bisa menjadi model hilirisasi pertanian nasional.
“Ini langkah besar bagi masa depan pertanian dan perkebunan Maluku. Saya ajak semua pihak, termasuk swasta, untuk berinvestasi di sini. Potensi sagu sebagai pangan alternatif, misalnya, bisa jadi solusi ketahanan pangan nasional di tengah krisis iklim,” pungkasnya.
Pernyataan kesanggupan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang ditandatangani Gubernur Hendrik dan kepala daerah lainnya semakin memperkuat komitmen ini.
Kolatlena berharap, program ini tidak hanya meningkatkan produksi, tapi juga kesejahteraan petani melalui penguatan rantai pasok dan akses pasar.
(adista)
