PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyoroti pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dinilai memberatkan daerah penghasil sumber daya alam. Ia menegaskan, Kalteng seharusnya mendapat porsi lebih besar dari dana bagi hasil (DBH) mengingat besarnya kontribusi daerah terhadap penerimaan negara.
“Pemangkasan TKD itu yang sedang dibahas, dan kami memprotes. Jelas-jelas DBH tidak bisa dianggarkan, sementara kita mengetahui SDA di Kalteng ini semestinya sebagian pembangunan dikembalikan lagi lewat DBH,” kata Purdiono, Senin 29 September 2025.
Menurutnya, kebijakan pusat yang hanya memberikan bagian kecil kepada daerah tidak sebanding dengan hasil alam yang diambil.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan, SDA di Kalteng dikeruk triliunan, tapi yang dikembalikan ke daerah hanya recehan, itu pun diutang,” ujarnya.
Meski demikian, Purdiono melihat pemangkasan dana ini bisa menjadi dorongan bagi Kalteng untuk lebih mandiri.
“Kita juga harus melihat sisi positifnya. Artinya daerah jangan terlalu berharap pada pusat. Kemandirian fiskal harus dikejar, salah satunya melalui hilirisasi ekonomi di Kalteng,” kata dia.
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat dalam perhitungan dan distribusi DBH. “Komputasi dengan kementerian itu kemenangan eksekutif. Kami di DPRD hanya mendorong agar tidak ada permasalahan,” ucap Purdiono.
Dalam pembahasan anggaran, Purdiono menyebut DPRD turut mempertanyakan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan.
“Kami menanyakan kenapa APBD 2026 tidak bisa maksimal. Salah satunya karena royalti DBH yang tidak dibayarkan, dan itu berdampak pada APBD 2025-2026,” katanya.
(Syauqi)
