PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kegiatan Asistensi Penyusunan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng, Kamis, 2 Oktober 2025.
Kepala BKD Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana, menegaskan bahwa implementasi SIASN merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di bidang kepegawaian.
“Melalui implementasi SIASN, kita berharap tata kelola kepegawaian di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sesuai prinsip digitalisasi birokrasi. Dengan begitu, pelayanan kepegawaian bagi ASN maupun masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan transparan,” ujar Lisda.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
BKD Kalteng berkolaborasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng untuk menyelenggarakan asistensi tersebut.
Sebanyak 98 peserta, yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, serta pejabat pelaksana bidang kepegawaian di lingkungan Pemprov Kalteng, mengikuti kegiatan ini.
Peserta diberikan pendampingan teknis mengenai penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) yang akan diintegrasikan ke dalam platform SIASN.
Kegiatan menghadirkan narasumber internal dari BKD serta melibatkan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng. Tujuannya memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, dan meningkatkan keterampilan teknis aparatur dalam mengelola sistem informasi ASN yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Pemprov Kalteng berharap melalui kegiatan ini pengelolaan manajemen ASN semakin transparan, akuntabel, dan seluruh data kepegawaian dapat terdigitalisasi secara menyeluruh.
Dengan demikian, ASN di Kalteng mampu memberikan pelayanan publik yang lebih prima serta sejalan dengan semangat ASN BerAKHLAK.
“Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemprov Kalteng dalam mendukung transformasi digital kepegawaian dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern,” kata Lisda.
(Sya'ban)
2 Juli 2026
20:18
