SAMPIT – Aliansi Aksi Masyarakat Peduli Lahan Sawit (Amplas) yang mewakili 29 koperasi dan kelompok tani (Poktan) se-Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan sikap tegas dan tidak akan berkompromi terhadap perusahaan besar swasta (PBS) yang hingga kini belum merealisasikan kewajiban kebun plasma 20 persen bagi masyarakat.
Sekretaris Amplas, Berni Yuldi atau yang akrab disapa Uwi, menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang teguh pada tuntutan awal agar realisasi kebun plasma 20 persen diambil langsung dari luasan lahan yang diusahakan oleh setiap PBS di wilayah Kotim.
“Ini bukan permintaan, tapi kewajiban hukum. Kalau perusahaan masih bermain-main dan tidak mau merealisasikan plasma 20 persen untuk masyarakat setempat, maka kami bersama masyarakat akan menuntut sesuai janji Bupati untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional perusahaan yang melanggar,” tegas Uwi, Minggu 5 Oktober 2025.
Karena dasarnya jelas, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, sehingga ini bukanlah permintaan namun merupakan suatu kewajiban hukum.
Ia juga menuntut Pemerintah Kabupaten Kotim agar segera menjadwalkan audiensi resmi antara pihak perusahaan besar sawit dengan 29 koperasi dan Poktan yang tergabung dalam Amplas 119.
Langkah itu dinilai penting untuk memastikan adanya kepastian hukum serta keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan hak masyarakat.
Selain itu, Amplas juga mendesak agar Forkopimda serta seluruh dinas terkait mendukung penuh percepatan realisasi kebun plasma 20 persen bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
Pemkab Kotim kata dia harus berpihak kepada masyarakat. Karena jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bom waktu nantinya.
“Kami tidak akan mundur selangkah pun. Ini soal keadilan dan hak rakyat yang selama ini diabaikan, jangan main-main dengan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Nardi)
