JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. Indonesia Mitra Jaya (IMJ) dari Indonesia dan Shanxi Sheng'an Co., Ltd dari Tiongkok.
MoU ini bertujuan menyusun studi pendahuluan (Pre-Feasibility Study/Pre-FS) untuk Pengembangan Maluku Integrated Port (MIP), yang digelar di Osaka, Jepang.
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman. Alimudin Kolatlena, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku di DPR RI, menilai langkah ini sebagai terobosan penting untuk memajukan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.
“Sebagai wakil rakyat dari Maluku, saya sangat mendukung inisiatif ini. Proyek MIP sejalan dengan visi Pemerintah Pusat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana Maluku ditetapkan sebagai simpul pertumbuhan baru,” ujar Alimudin Kolatlena, Jumat 10 Oktober 2025.
Proyek pelabuhan terintegrasi ini diproyeksikan menarik investasi hingga 50 juta dolar Amerika Serikat. Fasilitas utama mencakup terminal peti kemas, terminal kapal Ro-Ro, serta sistem logistik modern yang terhubung dengan jalur perdagangan nasional dan internasional.
IMJ bertanggung jawab atas koordinasi lokal dan dukungan teknis di Indonesia, sementara Shanxi Sheng'an Co., Ltd menyumbangkan pengalaman serta teknologi pengembangan pelabuhan canggih.
Alimudin Kolatlena menekankan bahwa proyek ini akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Maluku, yang selama ini terkendala oleh keterbatasan infrastruktur.
“Maluku memiliki potensi alam luar biasa, tapi tanpa pelabuhan modern, kita sulit bersaing. MoU ini bukan sekadar kertas, tapi komitmen nyata untuk mengangkat kesejahteraan rakyat,” beber Kolatlena.
Diketahui, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan MoU ini sebagai langkah nyata dalam membuka gerbang investasi ke Maluku, setelah sekian lama wilayah kepulauan mengalami keterbatasan infrastruktur.
“Selama ini investor hanya datang untuk melihat. Tapi sekarang, kita sudah sampai pada tahap kerja konkret. MoU ini menandai keseriusan dua pihak untuk menjadikan Maluku tidak lagi tertinggal dengan daerah lain,” kata Lewerissa.
Lewerissa mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan dukungan penuh studi kelayakan dan seluruh proses perizinan yang dibutuhkan agar proyek MIP bisa segera terealisasi.
“Pemerintah tidak ingin proyek ini berhenti di atas kertas, tapi kami akan kawal sampai tahap konstruksi dimulai karena Maluku butuh pelabuhan modern untuk melayani masa depan”, tandas Gubernur Hendrik.
Sementara itu, Adam Prakoso selaku Direktur IMJ mengatakan kerjasama ini merupakan momentum penting untuk memperkuat hubungan investasi antara Indonesia dan Tiongkok di bidang Infrastruktur strategis.
“Kami berharap kolaborasi ini membawa manfaat nyata bagi pembangunan nasional, khususnya untuk kawasan Maluku dan Indonesia bagian timur,” ujar Prakoso.
(Adista)
