SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan Anwar, mengingatkan pemerintah daerah agar bersikap bijak dan cermat dalam menanggapi adanya pemangkasan anggaran tahun 2026 mendatang, yang dikabarkan turun Rp380 miliar dibanding tahun 2025.
Menurutnya, perubahan anggaran fiskal daerah tersebut harus segera direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, terutama untuk menjaga stabilitas inflasi dan pergerakan ekonomi di Kotim.
“Kita memahami adanya perubahan fiskal daerah untuk tahun 2026. Tentu pemda harus segera bersikap dan membuat kebijakan secara cepat dan tepat, agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi,” ujarnya, Sabtu 11 Oktober 2025.
Ia menegaskan, kebijakan penghematan anggaran nantinya pasti berdampak pada beberapa sektor.
Namun, Kurniawan berharap agar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) tetap dipertahankan, karena hal tersebut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
“Jika tunjangan ASN terganggu, maka daya beli juga akan turun, dan itu bisa memicu perlambatan ekonomi di tingkat lokal,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi PAN ini menilai bahwa Pemkab Kotim perlu segera memperkuat fundamental ekonomi daerah dengan langkah nyata dan terukur.
Pemerintah dituntut lebih kreatif serta inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mencarikan solusi terbaik demi kemajuan Kotim. Prinsipnya, kebijakan penghematan jangan sampai mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (nardi)
