PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan digital bagi masyarakat di era perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Aula Rahan, Kantor Rektorat Universitas Palangka Raya (UPR), Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Herson menyampaikan bahwa kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko baru berupa penipuan daring, investasi bodong, dan praktik keuangan ilegal yang mengancam keamanan finansial masyarakat.
“Capaian inklusi keuangan kita cukup menggembirakan, namun rendahnya tingkat literasi dibandingkan inklusi menimbulkan kerentanan, terutama di era digital yang rawan terhadap kejahatan dan penipuan keuangan,” tegas Herson.
Berdasarkan data literasi dan inklusi keuangan tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah menyentuh 80,51 persen.
Menurut Herson, kesenjangan ini harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak hanya aktif dalam menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami risiko dan hak-haknya sebagai konsumen keuangan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan konsumen menjadi hal yang tak terpisahkan dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pemerintah Provinsi Kalteng, kata Herson, terus memperkuat kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan edukasi publik tentang keamanan transaksi digital dan keuangan yang bertanggung jawab.
“Kita harus bersinergi meningkatkan sistem keuangan yang aman, stabil, dan terpercaya. Masyarakat perlu tahu ke mana harus melapor jika menjadi korban penipuan atau menemukan praktik keuangan ilegal,” ujarnya.
Herson juga menyoroti pentingnya Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang diinisiasi OJK bersama lembaga jasa keuangan dan perguruan tinggi sebagai upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperluas akses layanan keuangan digital hingga ke pelosok daerah melalui kehadiran Agen Laku Pandai di tingkat desa dan kelurahan.
Program ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam membuka rekening, melakukan transaksi digital, hingga mengakses pembiayaan usaha kecil.
“Melalui digitalisasi produk dan layanan keuangan, UMKM dapat memanfaatkan dompet digital, pembiayaan fintech yang legal, serta menjadi bagian dari ekosistem ekonomi inklusif,” jelasnya.
Herson berharap kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama untuk membangun kesadaran dan kemandirian finansial masyarakat Kalteng.
“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa mempercepat penyebaran literasi keuangan, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan keuangan formal,” pungkasnya.
(Sya'ban)
29 Juni 2026
15:02
