PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mengetatkan ikat pinggang. Penurunan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat memaksa Gubernur Agustiar Sabran menerapkan langkah efisiensi di berbagai sektor.
Agustiar tak menampik, kondisi ini membuat pemerintah harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan fiskal.
“Pasti kami kan ada efisiensi, dengan keuangan yang ada. Contohnya, dulu kegiatan lima kali, mungkin sekarang satu kali,” ujarnya di Palangka Raya, belum lama ini.
Meski begitu, ia memastikan program strategis tidak akan dikorbankan. Pemerintah daerah, kata dia, kini mulai beralih pada pola kerja yang lebih hemat biaya dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Kita zaman teknologi sudah maju, enggak harus tatap muka terus, kan kurang biayanya gitu,” kata Agustiar.
Menurutnya, rapat dan sosialisasi kini lebih sering dilakukan secara daring untuk menekan pengeluaran operasional. “Iya kadang-kadang, kalau yang urgent ketemu ya harus,” ujarnya.
Ia mencontohkan program Koperasi Merah Putih yang kini disosialisasikan melalui pertemuan daring.
“Kami untuk mensosialisasikan Koperasi Merah Putih lebih banyak ke zooming tiap minggu, supaya mereka ini pemahamannya jangan sampai program yang luar biasa ini salah,” kata dia.
Agustiar menegaskan, efisiensi bukan berarti melemahkan kinerja. Ia justru melihatnya sebagai momentum untuk memperkuat pelayanan publik hingga ke desa–desa.
“Program ini oke banget karena lokusnya di pembangunan ujung ke ujung dari desa,” ucapnya.
(Syauqi)
