PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, menegaskan pentingnya transformasi digital sebagai fondasi keterbukaan informasi publik di era modern.
Pernyataan itu disampaikannya saat memaparkan materi dalam kegiatan Tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Kalteng, Rabu, 15 Oktober 2025.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari perubahan budaya kerja menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Linae di hadapan tim penilai dan peserta Monev.
Menurut Linae, Dinas P3APPKB terus berupaya memperkuat tata kelola informasi melalui digitalisasi layanan dan inovasi yang mendukung akses publik terhadap data dan informasi secara cepat, mudah, dan terpercaya.
“Digitalisasi menjadi kunci utama. Kami ingin masyarakat dapat mengakses informasi tanpa hambatan, sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah semakin meningkat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Linae memaparkan sejumlah inovasi yang telah dijalankan Dinas P3APPKB, seperti Portal Layanan PPID, aplikasi SIAP BASANAN, LaPAK (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan), serta PUSPAGA Digital sebagai wadah edukasi dan konsultasi daring bagi keluarga.
Selain memperkuat sistem digital, Linae juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Melalui konten edukatif berbasis infografis dan video, Dinas P3APPKB berupaya membangun kesadaran publik akan pentingnya keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga pengguna yang cerdas. Literasi digital adalah bagian dari pemberdayaan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Linae menambahkan, sinergi lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola informasi yang berkelanjutan.
Dinas P3APPKB mendorong kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperluas jangkauan pelayanan publik yang inklusif.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan bekerja bersama, kita bisa memastikan bahwa keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan Monev ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan tim penilai, yang membahas berbagai tantangan serta peluang dalam pengelolaan informasi publik di Kalimantan Tengah.
Sebagai penutup, Linae berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum pembelajaran bersama antar badan publik di daerah. “Monev bukan hanya ajang penilaian, tapi sarana berbagi praktik baik. Semoga semangat transparansi dan inovasi ini terus tumbuh di seluruh instansi di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
29 Juni 2026
15:02
