PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kalteng, Armada, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
Fraksi PAN menilai arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan dan lingkungan, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik merupakan langkah tepat untuk memperkuat daya saing daerah.
Dalam pandangannya, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang terbuka dan partisipatif. “Kami berharap keterbukaan informasi publik diperluas agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBD demi kemajuan Kalteng,” ujar Armada
Terkait struktur keuangan daerah, Fraksi PAN menilai proyeksi APBD Kalteng Tahun 2026—dengan pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun lebih, belanja daerah Rp7,3 triliun lebih, serta defisit Rp266 miliar yang ditutupi oleh SiLPA.
Fraksi PAN memandang struktur APBD tersebut menunjukkan arah kebijakan fiskal yang realistis dan berhati-hati. Meskipun terdapat defisit, namun masih dalam batas aman karena ditutupi dari SiLPA.
“Fraksi PAN mendorong optimalisasi PAD. pengendalian belanja operasional, dan fokus pada belanja publik yang berdampak langsung,” pungkas Armada.
(Syauqi)
