PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah (Kalteng), Rizky R. Badjuri, menekankan pentingnya tata kelola sawit yang tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Rizky dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perkebunan dan Kehutanan yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 20 Agustus 2025.
Ia berharap pengelolaan sektor sawit di Kalteng dapat memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
“Mudah-mudahan hari ini bagian terpenting untuk tata kelola sawit itu PAD di Kalteng, investor bagian dari mensejahterakan masyarakatnya, bukan bagian lagi, justru menjadi poin utama untuk mensejahterakan masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Rizky juga mengingatkan perusahaan agar memperhatikan kewajiban pajak daerah dan aspek lingkungan.
“Tenaga kerja lokal, pajak alat berat, pemakaian pelat KH,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti perlunya penyederhanaan regulasi di sektor perkebunan agar perusahaan lebih mudah merealisasikan kewajiban plasma.
“Regulasi tentunya ada yang dari Dirjen Bun, kita juga kemarin sudah memberikan kepada Dirjen Bun untuk coba secara peraturan lebih disimpelkan lah agar perusahaan ini bisa cepat merealisasikan,” ucapnya.
Rizky menjelaskan, perusahaan yang berdiri sebelum 2007 tidak diwajibkan memiliki plasma, namun tetap harus menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
“Contoh salah satu, 2007 ke bawah memang tidak wajib plasma tetapi menjadi wajib ekonomi produktifnya,” ujarnya.
Sementara itu, bagi perusahaan yang berdiri setelah 2007, kewajiban plasma tetap berlaku meski di lapangan masih menghadapi kendala.
“2007 ke atas menjadi wajib, tapi kita menghadapi kendala terkait agraria dan sebagainya,” kata Rizky.
(Syauqi)
