KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, khususnya pelayanan Posyandu. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Katingan, Senin 27 Oktober 2025.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Katingan, GHE Doddy, yang hadir mewakili Bupati Katingan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan dasar kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Dalam arahannya, GHE Doddy menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target enam SPM bidang kesehatan. Menurutnya, Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat akar rumput yang perlu mendapat perhatian serius.
“Implementasi SPM harus berjalan efektif dan terukur. Kita perlu memastikan Posyandu benar-benar berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan data dan pelaporan kegiatan Posyandu dilakukan secara berkala, terintegrasi, serta sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Transparansi dan akurasi data disebut menjadi kunci dalam evaluasi capaian SPM di daerah.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta sejumlah camat dan kepala puskesmas dari berbagai wilayah di Kabupaten Katingan. Mereka berdiskusi mengenai langkah teknis dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
Pemkab Katingan berharap seluruh pihak pelaksana pelayanan Posyandu dapat memahami standar yang harus dipenuhi serta mampu menerapkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah menilai penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.
Selain itu, pemerintah daerah menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan kader dinilai akan berdampak langsung terhadap mutu layanan di masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar Posyandu menjadi layanan yang tidak hanya rutin, tetapi juga berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Bitro)
