PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai motor penggerak pemerataan pembangunan ekonomi melalui peningkatan akses keuangan yang inklusif.
Pesan itu disampaikan Yuas saat membuka Coaching Clinic Triwulan III Tahun 2025 dan Rapat Pembahasan Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2026, yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 31 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Yuas menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi capaian program dan memperkuat koordinasi lintas sektor di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Melalui Coaching Clinic ini, kami berharap setiap TPAKD kabupaten/kota dapat melakukan self-assessment terhadap efektivitas program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia menilai, keberadaan TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk lembaga perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro.
“TPAKD bukan hanya forum koordinasi, tetapi harus menjadi penggerak utama peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Yuas menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng terus berkomitmen mendukung keberlanjutan program TPAKD melalui kebijakan yang berpihak pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan.
“Percepatan akses keuangan adalah bagian penting dari strategi kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merata. Pemerintah daerah harus hadir memastikan masyarakat di pelosok pun dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah dan aman,” tambahnya.
Menurut Yuas, tantangan pembangunan ekonomi daerah saat ini bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat. Karena itu, TPAKD diharapkan mampu melahirkan inovasi program yang menyentuh sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan perikanan.
“Kita ingin TPAKD menjadi ruang kolaborasi nyata antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Arah kebijakan tahun depan harus lebih fokus pada peningkatan literasi finansial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Yuas juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi tantangan perubahan ekonomi global. Menurutnya, kerja sama yang solid antarinstansi merupakan kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antarpemangku kepentingan adalah kekuatan utama untuk mencapai inklusi keuangan yang menyeluruh,” ungkapnya.
Melalui kegiatan Coaching Clinic ini, Yuas berharap seluruh TPAKD di Kalimantan Tengah mampu merumuskan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Kita ingin hasil kegiatan ini menjadi pijakan bersama dalam membangun sistem keuangan daerah yang kuat, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.
(Sya'ban)
