PULANG PISAU – Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa'i menegaskan, bahwa transparansi pemerintahan desa harus dimulai dari ketertiban dalam mengelola arsip. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bagi pemerintah desa se-Kabupaten Pulang Pisau, yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di Aula Banama Tingang Kantor Bupati setempat, Senin 3 November 2025.
Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati H. Ahmad Jayadikarta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah drg. Sopiyah, para asisten bupati, kepala perangkat daerah, dan seluruh kepala desa itu menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Rifa'i menekankan bahwa arsip bukan sekadar dokumen yang disimpan, melainkan catatan sejarah pemerintahan dan bukti pertanggungjawaban publik.
“Arsip adalah memori kelembagaan yang tidak boleh diabaikan. Pemerintahan yang tertib arsip akan selalu dipercaya rakyat karena segala kebijakannya bisa ditelusuri dengan jelas,” ujarnya tegas.
Ia juga mengingatkan para kepala desa agar tidak memandang enteng urusan arsip, sebab kelalaian dalam pengelolaan dokumen sering kali berujung pada kehilangan jejak kebijakan maupun hambatan dalam pelayanan publik.
“Banyak pemerintahan desa berjalan di tempat bukan karena tidak mampu membangun, tetapi karena lupa mencatat dengan baik apa yang sudah dilakukan,” kata Rifa'i.
Menurutnya, tertib arsip adalah kunci keberlanjutan pembangunan desa. Dengan sistem pengarsipan yang rapi, kepala desa berikutnya dapat melanjutkan program tanpa harus mengulang dari awal.
“Pemerintahan desa yang baik itu bukan hanya yang banyak membangun, tetapi yang bisa mewariskan arah pembangunan secara jelas melalui arsip yang teratur,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pulang Pisau, drg. Sopiyah, menjelaskan bahwa GNSTA merupakan program nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan arsip yang profesional hingga tingkat desa.
“Kami ingin membangun budaya sadar arsip di seluruh jenjang pemerintahan. Dari desa yang tertib arsip, kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berpihak pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Sopiyah.
Melalui gerakan ini, Bupati Ahmad Rifa'i berharap setiap kepala desa menjadi pionir dalam membangun budaya administrasi yang jujur dan terbuka. “Arsip bukan sekadar dokumen mati, tetapi nyawa dari pemerintahan yang berintegritas,” tutupnya. (ds)
