PALANGKA RAYA – Ribuan Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum memiliki kantor operasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalteng, Rahmawati, mengatakan hingga kini pembangunan kantor koperasi terkendala ketersediaan lahan strategis.
“Kalau yang sudah memiliki lahan kantor sekarang itu sudah diangka 534 dari 1542 koperasi. Kemudian yang sudah punya kantor tapi belum dihibahkan itu ada kurang lebih 24 unit koperasi,” ujar Rahmawati Senin, 10 November 2025.
Menurut Rachmawati, jumlah koperasi yang memiliki lahan akan terus bertambah. Setelah pelatihan bagi pendamping PMO dan BA, seluruh Koperasi Merah Putih diarahkan untuk segera mempersiapkan lahan di wilayahnya masing-masing.
Ia menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, kewenangan penyediaan lahan untuk Koperasi Merah Putih menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota.
“Tetapi di dalam kepengurusan koperasi terutama ke pengawasan koperasi itu kan kades dan lurah. Mereka inilah yang akan berkolaborasi untuk mencari lahan-lahan strategis yang akan dilaporkan ke bupati dan wali kota-nya masing-masing,” jelasnya.
Program Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan mulai berjalan sejak dilaunching pada April 2025. Namun, sebagian baru memiliki kantor karena pembentukan koperasi diikuti proses pelatihan pengurus.
“Karena pembentukannya kemarin sampai launching tiga bulan, tiga bulan kemudian baru mulai operasi dan nasionalisasi. Tentunya setelah pembentukan kita harus melatih dulu para pengurus,” ujarnya.
Ia menambahkan, Koperasi Merah Putih memiliki orientasi berbeda dari koperasi pada umumnya. Fokus utamanya terletak pada kegiatan bisnis dan pemberdayaan wirausaha masyarakat.
“Kalau Koperasi Merah Putih besiknya kepada proses bisnisnya. Kita perlu melatih orang-orang yang berjiwa bisnis dan berwirausaha untuk melihat potensi yang ada di desa,” pungkasnya.
(Syauqi)
