PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Nurhidayah dengan tegas menyampaikan agar seluruh investor yang berinvestasi di Kobar agar mendukung program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Hal ini sebagai wujud sinergitas percepatan pembangunan di Bumi Marunting Batu Aji.
Pernyataan Bupati Kobar tersebut disampaikan pada rapat koordinasi perencanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, dan mensinergikan rencana kerja Tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan, dalam rencana pembangunan dan Program Pemerintah Daerah.
Bupati Kobar menyampaikan bahwa rakor ini pun Menindak lanjuti rakor dengan Gubernur Kalteng bersama seluruh investor yang ada di Kalteng khususnya Kotawaringin Barat. Dimana arahannya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran meminta agar seluruh Investor mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten.
“Rakor CSR ( Corporate Social Responsibility) ini sebuah pertemuan antara pemerintah daerah dengan perwakilan perusahaan untuk menyinkronkan, mengevaluasi dan merencanakan program-program tanggung jawab sosial perusahaan, agar bersinergi dengan pembangunan daerah dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolaan CSR benar benar tepat sasaran dan masyarakat dapat menikmati langsung manfaat program CSR tersebut,” katanya, Rabu 12 November 2025.
Menurut Nurhidayah, Rakor CSR ini untuk meningkatkan efektivitas program CSR dalam membantu pembangunan, mulai bidang ekonomi, pendidikan,kesehatan sampai dengan program pengelolaan sampah. Dimana program prioritas tersebut harus tetap berjalan ditengah keterbatasan fiskal daerah akibat dari efisiensi anggaran.
“Dalam pengelolaan dana CSR, pemerintah daerah telah memiliki kekuatan hukum hal tersebut dengan terbentuknya Forum CSR bahkan telah ada dalam SK, untuk wilayah Kalteng, baru Kobar yang telah membentuk forum khusus pengelolaan CSR, sehingga akan ada kejelasan dan transparan dana CSR yang diberikan pihak ketiga kepada pemerintah daerah, yang kesemuanya demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
Lanjut Bupati, selama ini CSR dikelola oleh masing masing perusahaan, akan tetapi sesuai arahan Gubernur Kalteng agar bersinergi dengan program program prioritas pemerintah daerah.
” Contohnya untuk bidang kesehatan yang kaitannya dengan predikat Kobar telah UHC (Universal Health Coverage), dimana Pemerintah daerah menganggarkan untuk kepesertaan BPJS kesehatan bagi masyarakat Kobar, tahun 2026 kita hanya mampu menganggarkan Rp19 Miliar, dan tahun ini Rp35 Miliar, kebutuhan tahun 2026 mencapai Rp46 Miliar sehingga masih ada kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut dibutuhkan peran aktif pihak perusahaan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis ditengah efisiensi anggaran,” pungkas Bupati Kobar. (man)
