SAMPIT – Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan sikap resminya terkait maraknya keluhan warga seputar antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Berbagai laporan masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan agar distribusi BBM dapat berjalan lebih transparan dan sesuai ketentuan.
Ketua Umum KPPM Muhammad Ridho dalam keterangannya, menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan fasilitas negara yang harus didistribusikan tepat sasaran sehingga setiap potensi hambatan perlu ditangani secara cepat dan terukur.
“Keluhan warga merupakan sinyal penting bagi kita semua. Kami meminta Pertamina dan aparat berwenang untuk melakukan pengecekan lapangan sehingga penyaluran BBM subsidi benar-benar berpihak pada masyarakat yang berhak,” katanya, Selasa 18 November 2025.
KPPM juga mendorong agar evaluasi teknis dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan sistem distribusi, pola antrean, dan keakuratan pendataan penerima BBM subsidi.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik serta menghindari persepsi negatif di masyarakat.
“Harapan kami, proses monitoring dilakukan secara objektif dan responsif agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Kami mengajak warga untuk tetap melapor secara tertib apabila menemukan kejanggalan dalam penyaluran BBM,” ujarnya.
KPPM menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan seluruh unsur terkait untuk menjaga kondusivitas dan memastikan BBM subsidi sampai kepada mereka yang membutuhkan. (nardi)
