MUARA TEWEH – Dalam rapat paripurna II masa sidang I DPRD Barito Utara agenda penyampaian pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, Jumat 21 November 2025.
Fraksi PKB menegaskan bahwa belanja daerah harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial menjadi perhatian khusus fraksi.
Pada sektor pendidikan, PKB meminta agar alokasi anggaran 20 persen benar-benar diarahkan untuk peningkatan sarana sekolah, mutu guru, serta pemerataan akses di desa–desa terpencil.
Di sektor kesehatan, penguatan layanan Puskesmas, Pustu, dan peningkatan kualitas RSUD diminta menjadi prioritas, termasuk pengadaan obat dan alat kesehatan yang harus transparan dan bebas dari kepentingan tertentu.
Sementara itu, bidang infrastruktur dinilai sangat penting bagi konektivitas wilayah pedalaman. Jalan antardesa dan antarkecamatan di Teweh Selatan, Lahei, Gunung Purei, dan sekitarnya menjadi sorotan utama.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi asas utama,” jelas Fraksi PKB, yang dipimpin oleh H. Al Hadi, dengan Sekretaris H. Nurul Anwar, melalui juru bicara Suhendra.
Fraksi juga menyoroti pentingnya program ekonomi kerakyatan, termasuk pemberdayaan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai, serta jaring pengaman sosial dengan data penerima yang akurat dan bebas intervensi politik. (isk)
