MUARA TEWEH – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XXVII Tahun 2025 dari BPSDM Kalteng, Hery Jhon Setiawan meluncurkan proyek perubahan bertajuk “Pengendalian Inflasi Berbasis Ketahanan Pangan Keluarga di Kabupaten Barito Utara” atau yang dikenal dengan nama Kepak Batara (Keluarga Berdaya, Pangan Terjaga, Inflasi Terkendali).
Proyek perubahan Kepak Batara ini merupakan inovasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
Keunggulan dari program inovasi ini akan diuji oleh coach dari LAN RI, Pemprov Kalteng, dan Pemkab Barito Utara, yang diharapkan dapat dipertahankan oleh Hery Jhon dalam implementasinya.
Hery Jhon menjelaskan bahwa proyek perubahan ini dirancang sebagai salah satu upaya nyata dari Pemkab Barito Utara untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pemberdayaan keluarga.
Inovasi Kepak Batara mendorong setiap keluarga di Barito Utara untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sebab, ketahanan pangan keluarga merupakan benteng pertama dalam upaya pengendalian inflasi.
“Saat kebutuhan dasar dapat dipenuhi secara mandiri, tekanan inflasi akan dapat diminimalkan,” ujar Hery Jhon kepada wartawan di Kantor PWI Barito Utara, Selasa 25 November 2025.
Staf Ahli Bupati Barito Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, program Kepak Batara dilaksanakan melalui peningkatan literasi pangan keluarga, pengembangan kebun pangan rumah tangga, dan kolaborasi lintas sektor bersama perangkat daerah terkait.
Ia menegaskan, proyek perubahan Kepak Batara bukan sekadar memenuhi tugas PKN, tetapi menjadi komitmen nyata dirinya berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Melalui program Kepak Batara, ia mengharapkan menjadi model inovasi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pada aspek ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di daerah setempat.
Latar belakang Jhon menginisiasi proyek perubahan Kepak Batara, lantaran Kabupaten Barito Utara menghadapi tantangan inflasi pangan berkontribusi total 65 persen terhadap total inflasi daerah, dengan ketergantungan pasokan pangan eksternal 60 persen. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 9,83 persen dan tingkat kemiskinan 5,67 persen. Ini menunjukkan urgensi intervensi. (isk)
