PALANGKA RAYA – Program 1.000 Rumah Guru dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik belum mencapai target signifikan. Dari sasaran seribu unit, baru 158 guru yang memanfaatkan fasilitas perumahan tersebut.
Kondisi ini menarik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menilai lemahnya sosialisasi menjadi faktor fundamental di balik rendahnya penyerapan program.
“Baru 127 yang terdata di bank. Ini masih jauh sekali dari target 1.000 rumah. Menurut saya salah satu penyebabnya adalah sosialisasi yang belum maksimal, terutama bagi guru-guru di daerah,” ungkap Sugiyarto Senin, 1 Desember 2025.
Sugiyarto juga mengidentifikasi hambatan teknis di lapangan yang turut mempengaruhi. Di sejumlah kabupaten, ketiadaan pengembang perumahan yang bersedia bekerja sama menyebabkan skema pembiayaan program menjadi tersendat.
“Di daerah tertentu tidak ada pengembang. Karena program ini lewat pengembang, guru tidak menerima bentuk uang tunai,” jelasnya.
Faktor lain yang memberatkan adalah kondisi finansial calon penerima manfaat.
“Ada juga guru yang sudah punya rumah kredit, jadi mereka harus mempertimbangkan kembali kemampuan meneruskan angsuran bulanan,” tambah Sugiyarto.
Selain itu, keterbatasan fasilitas perbankan, terutama ketiadaan kantor Bank BTN di beberapa kabupaten di Kalteng, disebutnya mempersulit akses guru terhadap program ini.
“Tidak semua daerah ada BTN. Ini juga jadi kendala yang membuat guru kesulitan mengakses program,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program tersebut bersifat inklusif dan terbuka bagi seluruh tenaga pendidik yang memiliki Surat Keputusan (SK) kerja, baik guru negeri, swasta, dari jenjang SD, SMP, hingga SLTA, asalkan merupakan warga Kalteng.
“Guru SD, SMP, guru swasta pun bisa mengajukan selama punya SK dan ber-KTP Kalteng. Link pendaftarannya sudah disebar oleh Dinas Pendidikan. Tinggal bagaimana sosialisasinya diperluas,” tegas Sugiyarto.
Ia berharap pemerintah daerah segera meningkatkan koordinasi lintas instansi dan memastikan informasi program tersampaikan hingga ke pelosok wilayah. Tujuannya agar fasilitas yang telah disiapkan pemerintah dapat benar-benar optimal manfaatnya bagi para pendidik di Kalteng.
(Syauqi)












