PALANGKA RAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Barito Utara selama hampir sepekan terakhir memicu perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari mendesak PT Pertamina untuk segera mempercepat distribusi pasokan guna menekan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kita dorong agar distribusi BBM di SPBU-SPBU di Muara Teweh segera kembali normal,” ujar Ansyari, Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menekankan pentingnya stabilisasi suplai agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar esensial tersebut.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Barito Utara, Ansyari mengidentifikasi bahwa jenis BBM yang terdampak kelangkaan meliputi Pertalite dan Pertamax. Bahkan, terdapat laporan awal mengenai kelangkaan yang mulai dirasakan pada pasokan gas LPG.
Menurut Ansyari, berdasarkan informasi awal, hambatan pasokan disebabkan oleh keterlambatan pengiriman kapal tanker minyak menuju Banjarmasin, yang berfungsi sebagai pusat distribusi utama sebelum BBM disalurkan ke berbagai wilayah di Kalteng, termasuk Barito Utara.
“Memang ada keterlambatan pengiriman kapal tanker, tapi sekarang proses sudah berjalan dan pengiriman ke Barito Utara sedang dipercepat,” jelasnya.
Untuk mengatasi situasi darurat ini, Ansyari memaparkan bahwa saat ini setiap jenis BBM telah mendapatkan alokasi awal sekitar 8 kiloliter (KL). Dalam beberapa hari ke depan, jumlah tersebut direncanakan meningkat signifikan menjadi 16 KL, atau dua kali lipat dari alokasi awal.
Politisi ini juga menekankan aspek pemerataan distribusi.
“Pendistribusian harus merata ke beberapa SPBU, jangan sampai menumpuk di satu titik saja. Ini penting supaya masyarakat tidak antre hingga berkilometer,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan dari sisi Pertamina, Ansyari meminta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Barito Utara. Pengawasan ini krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti pengalihan BBM ke luar daerah atau penjualan ilegal kepada pihak swasta.
“Kalau perlu, Pertamina bekerja sama dengan aparat hukum untuk menindak oknum yang menyalahgunakan distribusi. Jangan sampai hak masyarakat terabaikan,” katanya.
Meskipun penyebab pasti kelangkaan masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Pertamina, Ansyari mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar sembari menunggu normalisasi distribusi. DPRD Kalteng berkomitmen untuk terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan pasokan BBM kembali lancar secepatnya.
(Syauqi)
