SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan se-Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Senin 15 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kotim mengalami peningkatan sebanyak 1.010 jiwa dibandingkan tahun 2024.
Pada 2024 tercatat sebanyak 26.690 jiwa penduduk miskin, sedangkan pada 2025 persentasenya meningkat dari 5,66 persen menjadi 5,83 persen atau naik 0,17 poin persentase. Kondisi ini menempatkan Kotim sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi keempat di Provinsi Kalteng.
Melalui rapat koordinasi tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi berharap adanya penguatan sinkronisasi data kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“Seluruh program penanggulangan kemiskinan diwajibkan menggunakan sasaran by name by address berbasis NIK yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai basis perencanaan, evaluasi program, serta pengambilan keputusan strategis dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Umar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya integrasi program dan anggaran antarperangkat daerah. Setiap perangkat daerah dinilai memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga perlindungan sosial.
“Kita harus berkolaborasi memberantas kemiskinan, tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama. Umar menyebut penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus mendorong masyarakat agar produktif dan mandiri melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
“Program pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, serta penguatan ekonomi desa disebut harus terus diperkuat,” tegasnya.
Selain pemerintah, kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai sangat penting. Sinergi melalui program CSR, kajian dan pendampingan akademisi, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kotim.
“Namun peran perusahaan masih sangat kurang, kita masih perjuangkan agar bagaimana peran PBS dara sektor tambang dan kebun bis memanfaatkan dana CSR untuk penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan kerja bersama. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kotim Tahun 2025–2029.
Ia menyampaikan, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, serta memastikan tidak ada warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Sejumlah penyebab kemiskinan karena banyak masyarakat tidak punya pekerjaan, hasil tidak tetap, penghasilan tidak sesuai standar,
“Selain itu data kemiskinan itu diambil bulan Maret yang artinya program kegiatan pemerintah belum jalan, dan belum ada kerjaan di lapangan maka saat pengukuran belum banyak pekerjaan, kemudian saat survei pada masyarakat yang akan menetap di Kotim, saat dikatakan menetap maka sudah dimasukkan dalam data, ini yang kita singkronkan,” ujarnya.
Secara garis besar ia menilia angka kemiskinan di Kotim masih bisa dikendalikan, dengan penyusunan program kegiatan Pemkab yang terukur dan bantuan CSR maka dirinya optimistis angka kemiskinan bisa terkendali.
Menutup arahannya, Umar Kaderi mengajak seluruh pihak menjadikan rapat koordinasi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Ia berharap setiap kebijakan dan program yang disusun benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh warga miskin dan rentan miskin. (nardi)
