PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan pentingnya optimalisasi seluruh potensi daerah sebagai kunci mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII DPR RI Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 15 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Edy menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki kekuatan besar di berbagai sektor strategis, mulai dari UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.
Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Edy menjelaskan, sektor UMKM menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah yang berbasis pada kearifan lokal Dayak.
Beragam produk unggulan seperti kerajinan getah nyatu, anyaman rotan dan bambu, kain benang bintik, serta produk olahan pangan lokal seperti amplang tenggiri, abon ikan haruan atau gabus, dan madu hutan dinilai memiliki daya saing jika didukung pembinaan dan akses pasar yang memadai.
Selain UMKM, Edy menekankan pentingnya pengembangan sektor perindustrian melalui hilirisasi sumber daya alam.
Ia menyebut, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah yang perlu diolah menjadi produk bernilai tambah, sehingga mampu memperkuat struktur ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja.
Pada sektor pariwisata, Edy mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki keunggulan pada kekayaan alam dan budaya.
Destinasi unggulan seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Sebangau, Rumah Betang, hingga Istana Kuning menjadi potensi besar yang perlu terus dipromosikan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Namun demikian, Edy mengakui bahwa tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah cukup berat, mengingat luas wilayah provinsi ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Di tengah tantangan tersebut, APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kendati demikian, Edy menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program prioritas.
“Ini bukan bentuk keluhan, melainkan gambaran kondisi riil yang dihadapi daerah. Dalam kondisi apa pun, kami tetap berkomitmen mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Edy.
Edy berharap dukungan dari Komisi VII DPR RI dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Kalimantan Tengah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai.
(Sya'ban)
24 Mei 2026
13:08
