SAMPIT – Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII Tahun 2025 di Balai Basarah Penyang Hatampung, Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Selasa 23 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi agenda penting organisasi dalam rangka memilih kepengurusan baru untuk periode 2026–2031.
Musda tersebut dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Kotim yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Wim RK Benung. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda yang dinilai strategis bagi arah organisasi ke depan.
Forum tersebut dinilai sangat penting untuk menentukan arah kebijakan organisasi pada periode mendatang.
Musda tidak hanya menjadi ajang pemilihan pengurus, tetapi juga ruang evaluasi program serta perumusan langkah nyata dalam memperkuat peran umat Hindu Kaharingan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Nilai kearifan lokal, kebersamaan, serta semangat hapakat basara diharapkan tetap menjadi landasan dalam setiap keputusan,” ujarnya.
Wim juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung organisasi keagamaan sebagai mitra strategis untuk menjaga kerukunan, kedamaian, serta memperkokoh persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kotim. Ia berharap MD-AHK terus berkontribusi dalam pembinaan umat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua MD-AHK Kotim Rena berharap siapapun ketua ataupun pengurus yang terpilih nantinya dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh umat Hindu Kaharingan untuk meningkatkan keimanan, memperkuat pelayanan keagamaan, serta bersama-sama mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Musda ke-VII merupakan agenda rutin lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru. Ia mengapresiasi dukungan Pemkab Kotim, termasuk bantuan dana hibah yang selama ini diberikan guna menunjang kegiatan dan pelayanan umat.
Rena mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi selama masa kepemimpinannya, terutama dalam menjangkau umat di wilayah pedalaman dan kecamatan yang sulit diakses. Keterbatasan sarana transportasi dan kendaraan operasional kerap menjadi kendala dalam pelayanan keagamaan.
Bahkan mereka juga memerlukan ambulans untuk mengantar umat dari pelosok ke rumah sakit, atapun mengantar pasien dari RS ke kampung halaman.
“Untuk melayani umat di daerah jauh, kami sering harus menggunakan kendaraan pribadi, bahkan naik sampan. Kami berharap ke depan ada dukungan kendaraan operasional, termasuk ambulans, agar pelayanan umat bisa lebih maksimal, terutama saat kondisi darurat, kami harapkan pemerintah bisa memperhatikan hal ini,” ujarnya. (nardi)
