PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 nanti.
Plt Sekda Kalteng Leonar S Apung mengatakan, pemerintah daerah terus mengevaluasi penerimaan sektor pajak mulai dari pajak alat berat, air permukaan, penggunaan pelat KH maupun BBM.
“Tahun 2026 kita bisa bersama-sama dengan tim Satgas Optimalisasi Pendapatan, bersama-sama dengan kabupaten kota, karena opsennya kan ke situ (kabupaten/kota). Jadi mereka kabupaten/kota enggak bisa tinggal diam harus bersama-sama dengan pemerintah provinsi,” ujar Leo usai menghadiri kegiatan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 31 Desember 2025.
Leo menekankan pentingnya validasi data untuk meminimalisir potensi kebocoran pajak. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar target pendapatan dapat tercapai secara maksimal.
“Jadi kita supaya lebih bagus lagi tentunya tentang validasi data, sehingga kita bisa tau persis yang kebocoran-kebocoran. Ini kan bisa kita minimalisir sehingga kita maksimal untuk kita mengoptimalkan pajak,” jelasnya.
Terkait kepatuhan pajak pada sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan, Leo mengungkapkan bahwa sejauh ini pihak perusahaan menunjukkan respon positif. Sebagian besar perusahaan menyadari peran penting mereka dalam pembangunan daerah melalui kontribusi pajak.
“Mereka sangat merespon itu karena mereka juga merasa bahwa bagian dari pada Kalteng. Sebagian besar yang sering kita pantau dan mereka (perusahaan) pada prinsipnya siap berkontribusi melalui pajaknya itu,” pungkasnya.
(Syauqi)
