PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakui bahwa realisasi penerimaan sejumlah sektor pajak daerah hingga akhir tahun 2025 masih belum mencapai target yang optimal. Sektor-sektor tersebut meliputi Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM).
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang menyebabkan penyerapan pajak di sektor-sektor tersebut belum berjalan maksimal.
“Pajak alat berat, nah ini belum optimal, pajak air permukaan, karena apa karena alatnya itu kan baru terpasang, pajak air permukaan itu kan harus ada meteran Flow meter. Flow meter itu yang baru dipasang itu lagi progres, kan nanti kelihatan berapa kebutuhan yang dipakai (perusahaan),” ujar Leo usai kegiatan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 31 Desember 2025.
Leo menjelaskan, keberadaan flow meter sangat krusial untuk menghitung secara akurat volume air yang digunakan oleh perusahaan atau industri. Dengan alat yang kini tengah dalam tahap progres pemasangan tersebut, pemerintah daerah baru akan bisa melihat data pasti kebutuhan dan penggunaan air sebagai dasar penarikan pajak.
Selain kedua sektor tersebut, sektor pajak BBM juga menjadi sorotan. Leo menyebut adanya potensi pajak yang hilang akibat distribusi BBM yang tidak tercatat melalui distributor resmi di wilayah Kalteng.
“Pajak bahan bakar minyak sementara ini kan bisa di luar daerah kita distribusinya. Seharusnya masuk ke distributor Kalteng sehingga pajaknya hitung di Kalteng, itu yang kita maksimalkan,” pungkasnya.
(Syauqi)
