KUALA KAPUAS – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah ditegaskan melalui kehadiran langsung Bupati Kapuas H. M. Wiyatno pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terkait belanja hibah, belanja modal Tahun Anggaran 2025, serta investasi Perumdam Tirta Pambelom Kabupaten Kapuas.
Penyerahan LHP berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Dodik Achmad Akbar, serta diterima Bupati Kapuas bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas Berinto, dengan disaksikan jajaran tim audit BPK.
Bupati Kapuas hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai, para Asisten Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Wiyatno dalam keterangannya Sabtu 3 Januari 2026, menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kapuas.
Ia menegaskan bahwa LHP BPK bukan sekadar dokumen pertanggungjawaban keuangan, melainkan instrumen penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, seluruh rekomendasi yang termuat dalam LHP akan dijadikan dasar penyusunan rencana aksi perbaikan, mulai dari penguatan pengendalian internal, penertiban administrasi belanja hibah, evaluasi sistem pengadaan barang dan jasa, hingga pembenahan manajemen Perumdam Tirta Pambelom guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dirinya juga menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK secara tepat waktu, serta berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus terjaga demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan berorientasi pada hasil. (denny)
